BerandaKlinikPidanaPasal untuk Menjerat...PidanaPasal untuk Menjerat...PidanaKamis, 16 Agustus 2018Apa hukuman apabila terjadi pengancaman berniat menyakiti yang diancam bagi si pengancam walaupun belum terjadi? Dan bagaimana menjeratnya menjerat si pengancam dengan hukum apa?ï¿½ Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ï¿½KUHPï¿½. Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP ï¿½ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. ï¿½ ï¿½ Pasal 29 UU ITE Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. ï¿½ Pasal 45B UU 19/2016 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah. ï¿½ Penjelasan mengenai batasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. ï¿½ Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Kartika Febryanti dan Diana Kusumasari dan pertama kali dipublikasikan pada Sabtu, 14 Januari pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “KUHP”. Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat 1 KUHPBarang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan 29 UU ITESetiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara 45B UU 19/2016Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.Penjelasan mengenai batasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “KUHP”. Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat 1 KUHPBarang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 256 menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnyaMemaksa orang lain;Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kurang memahami tujuan dari ancaman yang Anda maksudkan, apakah semata-mata hanya untuk menyakiti atau terkait dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan bagaimana ancaman itu dilakukan. Jika ancaman tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP maka pelaku dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal itu, jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 ayat 1 KUHP atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan meski belum terjadi kekerasan pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi. Simak juga artikel MK Cabut Aturan Delik Perbuatan Tidak 29 UU ITESetiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara 45B UU 19/2016Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.Dalam penjelasan Pasal 45B UU 19/2016, dijelaskan bahwa Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber cyber bullying yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian pelakunya tentu dapat diproses pidana, karena tidak disebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan delik aduan, maka dapat dipahami bahwa ketentuan dalam Pasal 45B UU 19/2016 merupakan delik biasa, sehingga setiap orang dapat menyampaikan laporan kepada pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dapat segera jawaban dari kami, semoga Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor Politeia, 1991Tags

Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang seseorang mati akibat perbuatan orang lain. Membawa senjaa tajam untuk menjaga diri bertentangan dengan UU dan masyarakat yang membawa senjata tajam selain sebagai peruntukannya di dalam UU akan dikenakan sanksi senjata tajam atau kepemilikan senjata tajam tanpa izin telah diatur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu tindak UU Darurat tersebut, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan untuk keperluan mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, diperbolehkan untuk digunakan di kehidupan yang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana jika senjata tajam tersebut tidak diperuntukkan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh JugaProfesi Mediator untuk Penyelesaian Luar SengketaStatus Uang Muka Jika Jual Beli BatalBolehkah Advokat Menolak Klien? Ini Penjelasan HukumnyaDalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 15 ayat 2 huruf e, disebutkan bahwa pengertian senjata tajam yang dimaksud dalam UU ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang secara nyata dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang sah, barang pusaka, barang kuno, dan barang ajaib sebagaimana dalam UU Indonesia, kepemilikan senjata tajam dilarang yang dapat melukai orang lain dengan dalih melindungi diri sendiri. Larangan ini diberlakukan lantaran melindungi dan mengayomi masyarakat adalah tugas beberapa aturan mengenai pelarangan penggunaan senjata tajam, di antaranya senjata tajam yang bermaksud untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain. Pengancaman ini dapat dilatarbelakangi oleh beragam motif seperti perampokan atau dendam.

Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dalam UU 1 tahun 2023 tentang KUHP Buku Kedua dibahas dalam 4 Pasal. Yakni Pasal 482, Pasal 483, Pasal 484 dan Pasal sajakah Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman itu?Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman menjadi Bab ke 25 dalam UU 1 tahun 2023 tentang KUHP Buku Kedua. Pidana-Pidana yang berikan adalahPasal 482 Ayat 1 menyatakan bahwa Tindak Pidana ini dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 sembilan tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat 2 sampai dengan ayat 4 berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 482 Ayat 2Pasal 483 Ayat 1 menyatakan bahwa Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancarnan pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana. Pasal 483 Ayat 2Pasal 484 menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal Pasal 485 dikatakan bahwa Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 483 dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf Pidana Pemerasan dan PengancamanBerikut adalah isi salinan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dalam UU 1 tahun 2023 tentang KUHP Buku Kedua. Bukan format asliBAB XXVTINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMANPasal 482Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 sembilan tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untukmemberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; ataumemberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat 2 sampai dengan ayat 4 berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.Pasal 483Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancarnan pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supayamemberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; ataumemberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak 484Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 485Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 483 dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf salinan bunyi Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dalam UU 1 tahun 2023 tentang KUHP Buku Kedua. TagsKUHPTindak PidanaPemerasanPengancaman2023

BerandaKlinikPidanaJerat Pasal Membawa ...PidanaJerat Pasal Membawa ...PidanaRabu, 21 September 2022Apakah seseorang membawa senjata tajam celurit dalam perjalanan di malam hari dapat dikenakan tindak pidana? Sedangkan, senjata tajam itu ada di dalam tas. Saya mohon penjelasannya tentang pasal membawa senjata tajam. Terima di Indonesia mengatur jerat pasal membawa senjata tajam “sajam” dalam Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Pasal tersebut menerangkan perbuatan seperti apa yang dapat dijerat khususnya terkait dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Bagaimana penerapan hukuman membawa sajam? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Membawa Senjata Tajam untuk Berjaga-jaga yang dibuat oleh Kartika Febryanti, dan pertama kali dipublikasikan pada Sabtu, 10 September informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Pasal Membawa Senjata TajamDalam KBBI, senjata tajam “sajam” diartikan sebagai senjata yang tajam seperti pisau, pedang, golok. Sedangkan celurit yang Anda sebutkan diartikan sabit, senjata tradisional khas Madura yang bentuknya melengkung seperti sabit, biasa digunakan untuk bertarung atau mempertahankan demikian, membawa sajam kena Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang berbunyi1 Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk slag-, steek-, of stootwapen, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.2 Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib merkwaardigheid.Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, membawa sajam seperti celurit adalah melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 atas dugaan membawa senjata penikam, atau senjata tahun hukuman membawa sajam? Sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun. Adapun perbuatan tersebut adalah kejahatan.[1]Disarikan dari Hukum Membawa Senjata Tajam untuk Jaga Diri, ada beberapa peraturan pelarangan penggunaan sajam antara lain hal. 1-2Pembawa senjata tajam yang bermaksud untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain. Pengancaman ini dapat dilatarbelakangi oleh beragam motif seperti perampokan atau senjata tajam sebagai alibi melindungi diri sendiri. Hal ini menjadi dasar hukum membawa senjata tajam untuk perlindungan diri tidak diterapkan di senjata tajam untuk mempengaruhi seseorang melakukan tindak penganiayaan terhadap orang walaupun seseorang membawa sajam untuk melindungi diri atau pertahanan diri, hal ini tetap tidak diperbolehkan. Dengan demikian, masyarakat tidak dapat membawa sajam saat berpergian meskipun dengan alasan menjaga diri hal. 2.Contoh PutusanSetelah memahami apa hukuman membawa sajam, guna memperjelas pemahaman Anda, berikut ini kami berikan satu contoh putusan terkait pasal membawa senjata tajam, Putusan PN Tangerang No. 1891/ dari terdakwa yang membawa sebilah golok bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna coklat berukuran panjang kurang lebih 45 cm yang disimpan di balik baju bagian depan hal. 4.Terdakwa membawa sebilah golok dengan niat untuk diperlihatkan dan menakut-nakuti seseorang sambil menanyakan dimana rompi milik terdakwa hal. 4. Adapun perbuatan terdakwa yang membawa sebilah golok ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang parkir dan tidak ada izin dari pihak berwajib hal. 5.Lebih lanjut, disebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 adalah hal. 5Barangsiapa;Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu;Senjata penikam atau senjata hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang merupakan pasal membawa senjata tajam telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin. Terdakwa dipidana penjara selama tujuh bulan. Selain itu, sebilah golok tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan hal. 6.Demikian jawaban dari kami tentang pasal membawa senjata tajam, semoga HukumUndang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” Stbl. 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. PutusanPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1891/

Pengancaman sebagai Tindak Pidana? Mari Simak Pengaturannya! Seiring berjalannya waktu, pola perilaku masyarakat sangat dipengaruhi dengan perkembangan teknologi. Perkembangan positif yang terjadi ternyata memiliki potensi dalam memicu berbagai bentuk tindak pidana berbasis online, misalnya pengancaman. Maka dari itu, yuk simak pengaturan tindak pidana pengancaman dalam hukum positif Indonesia! Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pengaturan mengenai tindak pidana pengancaman dalam KUHP dapat terlihat dalam Pasal 368 KUHP dan Pasal 369 KUHP yang berbunyi Pasal 368 KUHP 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. 2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua. ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Pasal 369 KUHP 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 2. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai tindak pidana pengancaman. Perbedaan terletak pada pengaturan Pasal 368 KUHP yang mengatur mengenai tindakan ancaman menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai kejahatan biasa. Sedangkan, Pasal 369 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pengancaman pencemaran nama baik yang termasuk ke dalam delik aduan. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE Jika tindakan pengancaman dilakukan melalui sarana atau media daring, regulasi akan mengacu pada peraturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU sebagai bentuk dari suatu hukum yang lebih khusus lex specialis. UU ITE mengatur mengenai tindakan pengancaman melalui media informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tercantum dalam Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU serta Pasal 27 ayat 4 UU ITE jo. Pasal 45 ayat 4 UU yang berbunyi Pasal 29 UU ITE Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 45B UU Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.” Selain Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU terdapat pengaturan lainnya mengenai pengancaman dalam UU ITE yang terdapat pada Pasal 27 ayat 4 UU ITE jo. Pasal 45 ayat 4 UU yang berbunyi Pasal 27 ayat 4 UU ITE Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Pasal 45 ayat 4 UU Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Dalam SKB Pedoman Implementasi Pasal tertentu dalam UU ITE, khususnya dalam pedoman implementasi Pasal 27 ayat 4 serta Pasal 29, telah dijelaskan bahwa Pasal 27 ayat 4 Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pasal-Pasal Tertentu dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, norma pidana di Pasal 27 Ayat 4 mengacu pada Pasal 368 KUHP. SKB juga menyebutkan ini di butir 4f. Namun, catatan terkait norma pidana yang merujuk pada Pasal 368 KUHP, disebutkan bahwa unsur perbuatannya adalah “kekerasan” dan “ancaman kekerasan”. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 27 Ayat 4, bentuk perbuatan yang bisa jatuh pada norma pidana Pasal ini hanyalah ancaman kekerasan. Pasal 29 Bentuk dari pengancaman itu sendiri yang dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari pesan, surat elektronik, gambar, suara, video, tulisan, dan/atau bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik lainnya. Lebih lanjut mengenai pedoman implementasi Pasal 29 UU ITE pada bagian huruf d telah dijelaskan bahwa ancaman berpotensi untuk diwujudkan, meskipun hanya dikirimkan 1 satu kali dan pada bagian huruf i telah menjelaskan bahwa Pasal 29 UU ITE merupakan delik umum. Dalam pelaporannya, korban tidak harus melakukannya sendiri. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya tindakan pengancaman adalah tindakan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di akari dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, khususnya pada Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP. Peningkatan penggunaan media daring selama masa pandemi memiliki potensi untuk meningkatkan angka kasus pengancaman di ranah online. Oleh karena itu, pemerintah membuat regulasi yang diatur berdasarkan pada UU ITE khususnya pada Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU dan Pasal 27 ayat 4 UU ITE jo. Pasal 45 ayat 4 UU mengenai tindakan pengancaman melalui media online. Butuh bantuan hukum? Kamu bisa melakukan konsultasi dengan Legal Experts kami di

Ada beberapa pasal penjerat pelaku pengancaman yang dilakukan oleh seseorang dengan senjata tajam. Sebab, ada beberapa sub-sub pasal yang dapat menjerat pelaku pengancaman dengan senjata tajam. Alhasil, pelaku pengancaman ini bisa saja dijerat pasal berlapis. Dengan begitu, Anda harus berpikir dua kali untuk melakukan pengancaman pada seseorang. Terlebih melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam. Bahkan, Anda bisa saja terancam hukuman pidana diatas 10 tahun penjara akibat melakukan pengancaman. Untuk itu, ketahui aturan hukum menakuti orang dengan senjata tajam agar Anda berpikir ulang untuk melakukan pengancaman terhadap seseorang. Selain diancam dengan hukuman pidana kurungan badan, pelaku juga dapat dikenakan hukuman denda atau ganti rugi kepada korban. Apabila pelaku tidak puas dengan putusan vonis dari hakim, maka tersangka dapat mengajukan banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Tujuannya untuk mencari keringanan hukuman. Namun tetap saja, semua keputusan ada pada hakim yang memimpin jalannya persidangan. Dasar Pasal Penjerat Pelaku Pengancaman dengan Senjata Tajam Perlu Anda ketahui bahwa pengancaman dengan menggunakan senjata tajam bisa saja dijerat pasal berlapis. Sehingga, hukuman yang diterima oleh pelaku bisa saja mencapai puluhan tahun. Akan tetapi, pasal penjerat yang disangkakan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan tersangka. Jadi, penyidik dapat menyimpulkan bahwa pasal pelapis akan disesuaikan dengan hasil interogasi. Dari hasil interogasi, kemudian jaksa akan menentukan pasal-pasal yang telah dilanggar oleh pelaku. Maka dari itu, ini dia pasal penjerat yang dapat disangkakan pada pelaku pengancaman dengan senjata tajam. Diantaranya adalah sebagai berikut ini. Pasal penjerat yang pertama adalah pasal 338 KUHP. Pasal ini berisi tentang seorang pelaku yang dinyatakan dengan sah dan sadar menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan senjata tajam. Seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan melanggar pasal 338 KUHP akan diancam dengan kurungan pidana 15 tahun. Anda bisa saja dikenakan pasal berlapis sesuai dengan temuan investigasi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Pasal penjerat pelaku pengancaman dengan senjata tajam selanjutnya adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Kedua pasal ini memberikan sanksi bagi pelaku yang membantu upaya seseorang yang melakukan tindak pidana berat, seperti perampokan. Pelaku yang dengan sadar dan sah membantu pelaku utama untuk melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam guna menguasai harta korban akan dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Masa kurungan bagi seseorang yang melanggar pasal 55 dan 56 KUHP ini sekitar 1/3 dari pidana pokok yang disangkakan kepada pelaku. Menghitung Masa Penahanan Pelaku Pengancaman Dibawah Umur Khusus untuk pelaku yang masih berusia dibawah umur, tentu ada penyesuaian khusus sesuai dengan umur pelaku. Memang, anak dibawah umur tidak dapat dilakukan pidana kurungan badan. Namun, penyidik dapat melakukan penahanan jika pelaku berusia diatas 14 tahun. Selain itu, hakim dapat memutuskan vonis penjara bagi pelaku yang berusia diatas 14 tahun jika tersangka dihukum kurungan diatas 7 tahun. Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka hakim akan mengajukan langkah diversi atau musyawarah. Tak perlu khawatir, sel penjara khusus anak ini tentu dipisah dengan tahanan dewasa. Hal ini bertujuan untuk melindungi psikologis dan mental anak meskipun dilakukan penahanan kurungan badan sesuai masa vonis. Lalu, tersangka yang masih dibawah umur ini juga dapat disangkakan dengan pasal yang menjerat pelaku pengancaman dengan senjata tajam jika penyidik berhasil membuktikan tuduhan dari korban. Namun, pihak penyidik juga harus mengetahui apa motif pelaku membawa senjata tajam. Sebab, hukum membawa senjata tajam untuk perlindungan diri akan menjadi bahan pertimbangan hakim yang memimpin sidang. Jadi, senjata tajam tidak serta merta dijadikan sebagai alat untuk menjerat seorang anak dibawah umur maupun orang dewasa dengan tindak pidana kriminal. Bisa saja seseorang membawa senjata tajam dan mempergunakannya untuk melindungi diri. selain itu, seseorang juta dapat menggunakan senjata tajam untuk menghindari tindak kejahatan atau menolong seseorang yang sedang berada dibawah ancaman. Maka dari itu, hakim akan menganalisa semua fakta-fakta di persidangan. Seseorang yang terbukti membawa senjata tajam untuk melakukan pengancaman terhadap seseorang dapat dilakukan penahanan pidana. Bahkan, ada beberapa tambahan pasal penjerat pelaku pengancaman sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Layanan Justika Untuk Membantu Masalah Pengancaman Dengan Senjata TajamSeseorang yang melakukan tindakan pengancaman menggunakan senjata tajam bisa dikenai pidana. Untuk itu Anda bisa bertanya pada mitra advokat Justika yang berpengalaman lebih dari 5 tahun. Jika Anda memiliki persoalan hukum yang ingin ditangani selain proses perubahan nama, Justika siap membantu dengan beberapa layanan berbayar berikutKonsultasi ChatKonsultasi hukum kini lebih mudah dan terjangkau hanya dengan Rp. saja menggunakan layanan Konsultasi Chat dari Justika. Anda hanya perlu ketik permasalahan hukum yang ingin ditanyakan pada kolom chat. Langkah selanjutnya Anda bisa melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang tersedia. Kemudian sistem akan segera mencarikan konsultan hukum yang sesuai dengan permasalahan via TeleponDengan konsultasi via telepon, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Mitra Konsultan Hukum secara mudah dan efektif melalui telepon selama 30 menit hanya dengan Rp. atau Rp. saja selama 60 menit sesuai pilihan Anda, untuk berdiskusi lebih detail mengenai permasalahan hukum yang Tatap MukaSementara melalui Konsultasi Tatap Muka, Anda akan mendapatkan layanan untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Mitra Advokat Justika selama 2 jam hanya dengan Rp. saja dapat lebih apabila Mitra Advokat bersedia. Dengan biaya tersebut, Anda dapat bercerita, mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan mendalam, termasuk menunjukan dokumen-dokumen yang informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

Beranda Daerah Nusantara Sabtu, 06 April 2019 - 1809 WIB Ancam Tetangga Pakai Sajam, Ketua RT Diringkus Polisi A A A SALATIGA - Ketua RT10/02 Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Salatiga Arianto Widodo 45 dilaporkan ke polisi lantaran mengancam akan melukai tetangganya Sri Wahyuni 27 dengan senjata tajam sajam. Kini Arianto meringkuk di ruang tahanan Polres Salatiga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang Salatiga AKBP Gatot Hendro Hartono mengatakan, penangkapan tersangka didasarkan pada laporan Sri Wahyuni. Dirinya melapor ke Polres Salatiga lantaran diancam akan dibunuh terlapor dengan senjata tajam."Korban diancam akan dibunuh terlapor pada 1 April 2019 di rumahnya. Korban didatangi terlapor yang datang dengan membawa golok dan belati dari rumah. Motifnya, antara terlapor dengan korban terjadi selisih paham," kata Gatot di Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu 6/4/2019.Setelah menerima laporan korban, petugas Satreskrim Polres Salatiga langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan mengamankan terlapor beserta barang bukti. Dalam pemeriksaan, terlapor mengakui perbuatannya."Perbuatan terlapor melanggar Pasal 335 KUHPidana tentang pengancaman dengan senjata tajam. Terlapor terancam hukuman penjara paling lama 10 tahun penjara," tandas itu, Arianto Widodo mengaku dirinya melakukan perbuatan tersebut karena jengkel dengan sikap korban. Tak hanya itu, Arianto juga dendam dengan suami korban, Mardiyanto lantaran telah menganiaya istrinya Sri Handayani 50."Sekitar satu tahun lalu, istri saya dianiaya oleh Mardiyanto. Saat itu, saya laporkan ke polisi namun Mardiyanto minta damai. Akhirnya masalah selesai," ujarnya. Namun, kata Arianto, dikemudian hari Mardiyanto kembali berulah dan bersikap seperti jagoan. "Ini yang membuat saya naik pitam. Puncaknya beberapa hari lalu saya ancam dengan senjata tajam. Saya tidak bermaksud untuk membunuh. Saya hanya menakut-nakuti Mardiyanto dan istri supaya tidak berulah lagi," ucapnya.mhd diancamsenjata tajam Berita Terkini More 5 menit yang lalu 12 menit yang lalu 56 menit yang lalu 1 jam yang lalu 1 jam yang lalu 2 jam yang lalu

SAMARINDA – Unit Reserse Kriminal Polsek Samarinda Ulu Gelar Press Release terkait Kasus Tindak Pidana Pengancaman dengan Menggunakan Senjata Tajam dan Penganiayaan bertempat di Mapolsek Samarinda Ulu, Kamis 02/03/2023. AKBP Eko Budiarto, dalam Release menjelaskan, ” Pelaku berinisial SB 32 Tahun beserta barang bukti 1 bilah Senjata tajam telah berhasil kami amankan, ujar Wakapolresta Samarinda. Awalnya, Pelaku SB pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Jam WITA saat itu saya sedang bekerja sebagai tukang parkir di Jl. Karrie Onieng tepatnya di Klinik Tirta bersebelahan dengan Kedai Namsa, awalnya pemilik Kedai menegur Pelaku terkait mobil milik dokter yang terparkir diantara Klinik dan Kedai Namsa. Pelaku langsung cekcok mulut menanyakan kepada pemilik Kedai kenapa tidak mau kurang lebih karena menurut pelaku tidak mengganggu akses kedainya, kemudian datang SF Korban dengan maksud melerai namun pelaku salah paham sehingga pelaku melakukan pemukulan dengan tangan kanannya yang mengenai wajah korban. Karena merasa masih tidak terima pelaku mengambil celurit dirumahnya dan kembali ke dalam Kedai dan melakukan pengancaman dengan menggunakan Senjata tajam kepada SF korban. Atas kejadian tersebut, Unit Opsnal Polsek Samarinda Ulu yang dipimpin oleh Oleh Ipda Rizky Tovas, mendatangi TKP dimaksud kemudian berhasil mengamankan terlapor SB 32 Tahun beserta barang buktinya. Atas perbuatannya Pelaku SB 32 Tahun disangkakan Pasal Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam dan Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 335 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 1951 dan Pasal 351 KUHP, dengan ancaman hukuman 10 Tahun Penjara.

Diancam, pasti anda ada yang pernah mengalaminya. Di mulai dari ancaman yang ringan sampai yang membahayakan baik secara langsung ataupun melalui sosial media. Nah, menurut KBBI pengancaman merupakan menyatakan maksud niat, rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Lalu, apakah ada aturan hukum yang bisa menjerat pelaku pengacaman? Tentu ada, berikut akan yuridisID jelaskan aturan hukum yang mana mampu menjerat pelaku pengancaman. Di dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 369 Ayat 1 bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun“. Jadi bagi anda pelaku pengancaman bisa dipidana penjara paling lama 4 Tahun. Kemudian itu jika pengancaman secara langsung, bagaimana jika secara media online/ melalui elektronik? Aturan hukumnya tercantum dalam UU ITE yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45b yang berbunyi bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.” So, itulah informasi hukum dari YuridisID. Semoga Bermanfaat. Jangan Lupa di Share untuk mendukung website ini!!! Terimakasih . Sumber KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 369 Ayat 1 Pasal 45b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pasal pengancaman dengan sajam